Asumsi umum yang berkembang sering kali menempatkan ilmu teknik dan ilmu politik dalam dua kutub yang berseberangan.

Supriyanto
Alumnus Teknik Mekatronika Universitas Sanata Dharma 1999 dan Ketua KPU Kabupaten Pati
 

Pasca-reformasi tahun 1999 menjadi gerbang perubahan besar bagi bangsa Indonesia, sekaligus bagi hidup saya pribadi. Tatkala Indonesia sedang tertatih-tatih meraba arah reformasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru, saya menapakkan kaki di Yogyakarta.

Bukan hanya dengan keramahan budayanya, kota ini menyambut saya dengan atmosfer intelektual yang sedang membara. Saya resmi menjadi mahasiswa Teknik Mekatronika di Universitas Sanata Dharma, sebuah program studi baru yang kala itu terhitung progresif karena mengawinkan tiga disiplin ilmu sekaligus, yaitu mekanika, elektronika, dan sistem kontrol berbasis komputer.

Kuliah di Yogyakarta pada masa transisi politik memberikan pengalaman batin yang sangat membekas. Kelompok-kelompok diskusi bermunculan bak cendawan tumbuh di musim hujan. Dinamika jalanan yang menuntut demokratisasi berjalan beriringan dengan ketatnya jadwal praktikum di laboratorium kampus.

Keadaan lingkungan sekitar memaksa kami untuk berpikir kritis mengenai masa depan bangsa. Sementara di dalam ruang laboratorium, kami ditempa untuk memahami bagaimana sebuah komponen kecil dapat memengaruhi jalannya seluruh sistem mekanis yang besar. Perpaduan antara gejolak sosial dan disiplin ilmu teknik ini yang kemudian hari membentuk cara pandang saya dalam melihat struktur kenegaraan.

Sepanjang berada di ruang-ruang kelas Sanata Dharma, hari-hari saya dipenuhi oleh integral, flowchart diagram blok, bagan yang menggambarkan urutan langkah-langkah, proses suatu sistem logis pemrograman. Kami dididik untuk mampu membuat sebuah mesin bergerak secara presisi, bukan asal bergerak. Dari konsep dalam otak, dituangkan dalam kertas kerja, hingga menjadi objek nyata flexible manufacturing system, sistem otomasi industri.

Keandalan sebuah sistem diukur dari kemampuannya meminimalkan deviasi atau penyimpangan. Kami belajar tentang mekanika servo, feedback loop, yakni sebuah sistem umpan balik yang mana setiap error sekecil apa pun akan dibaca oleh sensor, dikalkulasi oleh kontroler, lalu dikoreksi secara otomatis oleh aktuator agar sistem kembali ke titik seimbang.

Yogyakarta menanamkan logika berpikir yang runtut, humanis, namun sangat matematis di dalam kepala saya. Logika pemrograman mengajarkan bahwa sebuah instruksi yang salah pada satu baris kode akan membuat seluruh program mengalami kegagalan fungsi.

Di dalam dunia teknik, kepastian adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Setiap variabel harus terukur, setiap kabel harus terhubung pada pin yang tepat, dan setiap algoritma wajib diuji berulang kali untuk memastikan keandalannya sebelum diaplikasikan pada skala yang lebih luas.

Hampir Seperempat Abad Berlalu

Sekira 24 tahun kemudian, garis takdir membawa saya kembali pada sebuah sistem yang jauh lebih besar, lebih rumit, dan jauh lebih ragu daripada robot mekatronika mana pun yang pernah saya rakit. Sistem raksasa yang saya maksud adalah sistem pemilu Kabupaten Pati.

Ketika saya dilantik menjadi Ketua KPU Kabupaten Pati pada akhir tahun 2023, banyak pihak melihat latar belakang saya dengan dahi berkerut. Publik mempertanyakan korelasi antara seorang alumnus mekatronika dengan peraturan perundang-undangan, tahapan pemilu, berurusan logistik pemilu, pemutakhiran data pemilih, dan dinamika politik lokal yang tidak jarang memanas.

Asumsi umum yang berkembang di masyarakat sering kali menempatkan ilmu teknik dan ilmu politik dalam dua kutub yang berseberangan. Ilmu politik dianggap penuh dengan ketidakpastian dan kompromi, sedangkan ilmu teknik dianggap kaku dan hanya berurusan dengan benda mati.

Pandangan keliru semacam itu melupakan fakta bahwa sebuah lembaga negara atau sistem elektoral sebenarnya bekerja menggunakan prinsip-prinsip mekanis. Peraturan perundang-undangan bertindak sebagai algoritma, sementara para petugas di lapangan bertindak sebagai operator yang menjalankan perintah tersebut sesuai standar operasional.

Bagi saya pribadi, hubungan keduanya sangat benderang. Demokrasi dan pemilu sesungguhnya adalah sebuah sistem mekatronika raksasa dalam wujud institusi sosial. Komponen di dalamnya saling terikat satu sama lain. Ada komponen regulasi, penyelenggara, peserta, pemilih, mekanisme konversi suara, infrastruktur dan teknologi serta pengawasan dan penegakan hukum.

Apabila ada satu bagian komponen tersebut yang tidak sinkron maka seluruh aktivitas kelembagaan akan terganggu dan tahapan pemilu akan bermasalah. Pemahaman mendalam mengenai arsitektur sistem inilah yang saya bawa dari ruang kuliah Sanata Dharma menuju ruang rapat pleno KPU Kabupaten Pati guna mengawal jalannya kedaulatan rakyat.

Kontrol dalam Sistem Elektoral

Pemilu bukan semata kegiatan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemilu adalah satu kesatuan rangkaian komponen dan proses yang saling bergantung dan saling mempengaruhi untuk menyukseskan tahapan pemilu. Kotak suara, surat suara, dan bilik pencoblosan merupakan komponen mekanisnya. Regulasi, undang-undang, dan PKPU adalah sistem elektronika yang mengalirkan arus perintah ke seluruh lini organisasi. Sementara kami, para penyelenggara pemilu, bertindak sebagai sistem kontrolnya.

Tugas utama kami adalah memastikan seluruh elemen bekerja dengan presisi yang mutlak. Satu persen saja error dalam input data pemilih, atau satu milimeter saja pergeseran dalam akurasi distribusi logistik maka seluruh sistem demokrasi di sebuah daerah bisa mengalami malfungsi. Kegagalan sistemik itu mempertaruhkan legitimasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemilu.

Bayangkan sebuah lini produksi di pabrik otomotif yang mengandalkan lengan robotik untuk memasang komponen presisi. Jika sensor membaca koordinat yang keliru akibat debu atau fluktuasi tegangan listrik, lengan robotik akan memasang komponen pada posisi yang salah.

Dalam konteks pemilu, data pemilih yang tidak akurat adalah debu yang mengganggu sensor tersebut. KPU Pati bertindak sebagai kontroler yang harus terus-menerus melakukan pembersihan data dan sinkronisasi data pemilih agar tidak ada satu pun warga negara yang kehilangan hak pilihnya.

Setiap tahapan pemilu memiliki tantangan tersendiri. Masing-masing divisi memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan tanpa cacat. Misalnya saja Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin). Saat tahapan, pemutakhiran data pemilih sering kali menjadi tahapan yang paling menguras energi, karena sifat datanya yang sangat dinamis. Warga yang meninggal dunia, berpindah domisili, atau berubah status dari sipil menjadi anggota TNI/Polri harus terus dipantau secara berkala.

Manajemen data pemilih memerlukan ketelitian tingkat tinggi, mirip seperti mengelola memori penyimpanan pada mikrokontroler. Kami wajib mengaplikasikan metode verifikasi berlapis agar data yang disajikan dalam Daftar Pemilih Tetap benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

Selain urusan data, pengelolaan logistik pemilu juga membutuhkan sentuhan manajemen rantai pasok yang saksama. Dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan logistik pemilu, penganggaran, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi.

Penyediaan logistik pemilu harus memenuhi prinsip tepat jenis dan tepat jumlah, sesuai kebutuhan. Selain itu, sesuai dengan kebutuhan jumlah pemilih, jumlah badan penyelenggara, jumlah dapil dan jumlah peserta pemilu.

Jutaan lembar surat suara harus dilipat, disortir, dimasukkan ke dalam kotak, dan didistribusikan ke ribuan TPS tepat waktu.

 Kekurangan satu lembar surat suara di sebuah TPS dapat memicu protes dan ketegangan di lapangan. Oleh karena itu, kami menerapkan sistem pelacakan dan penghitungan yang ketat di gudang logistik KPU Pati guna mengeliminasi potensi kesalahan manusia selama proses pengepakan berlangsung.

Pendidikan di Yogyakarta membentuk baseline cara saya memimpin KPU Pati. Saat menghadapi kompleksitas Pemilu 2024 yang lalu, saya melihat tekanan politik atau hiruk-pikuk klaim sepihak sebagai noise atau gangguan sinyal dalam sebuah sistem kontrol, bukan sebagai sebuah ancaman personal.

Dalam ilmu mekatronika, setiap sinyal gangguan harus diredam menggunakan filter yang tepat. Jawabannya adalah dengan melakukan kalibrasi ulang melalui penguatan transparansi, perketatan akurasi data, dan pembukaan ruang komunikasi seluas-luasnya, alih-alih dihadapi dengan kepanikan.

Mengelola ketegangan antarpendukung calon legislatif atau calon presiden memerlukan ketenangan batin yang kokoh. Seorang penyelenggara pemilu harus menempatkan diri sebagai wasit yang netral dan berdiri di atas semua kepentingan kelompok.

Sikap adil tersebut dapat dicapai apabila kita bersandar pada regulasi yang jelas sebagai satu-satunya panduan kerja. Kedisiplinan dalam mematuhi aturan main merupakan kunci utama untuk menjaga stabilitas politik di daerah tetap kondusif selama tahapan pemilu berlangsung.

Gagasan untuk Etalase Nasional

Melalui tulisan ini, saya hendak menawarkan sudut pandang baru dari sudut terkecil penyelenggara pemilu di daerah untuk etalase nasional. Mengelola pemilu di Indonesia yang sangat kolosal wajib mengandalkan pendekatan yang terukur, alih-alih sekadar bersandar pada intuisi politik atau pendekatan birokrasi konvensional.

Kita harus mulai berani membaca demokrasi dengan lensa presisi. Pengalaman empiris di daerah harus dikodifikasi, diubah dari sekadar rutinitas kerja lima tahunan menjadi sebuah arsitektur manajemen pengetahuan (knowledge management) yang kukuh agar dapat dipelajari oleh generasi berikutnya.

Pentingnya manajemen pengetahuan di lingkungan KPU sering kali terabaikan karena fokus kerja yang selalu tersedot pada pemenuhan tahapan demi tahapan padat. Padahal, setiap pemilu menyisakan banyak sekali pelajaran berharga, baik mengenai penyelesaian sengketa, penanganan kendala cuaca saat distribusi, hingga mitigasi kepatuhan hukum di tingkat KPPS.

Apabila semua pengalaman itu tidak ditulis dan diarsipkan secara sistematis maka KPU periode berikutnya harus memulai semuanya dari nol kembali. Pola berulang yang tidak efisien seperti ini harus segera diakhiri.

Langkah konkret yang kami rintis di Kabupaten Pati adalah mendokumentasikan setiap dinamika dan solusi yang diambil selama tahapan pemilu ke dalam sebuah pangkalan data digital. Kami mengklasifikasikan setiap permasalahan ke dalam kategori tertentu agar mudah dicari ketika situasi serupa terjadi di masa mendatang.

Praktik baik ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi KPU di tingkat pusat untuk mulai membangun sebuah ekosistem manajemen pengetahuan yang terintegrasi di seluruh Indonesia.

Modernisasi kelembagaan KPU sudah saatnya bergerak ke arah pemanfaatan teknologi informasi yang lebih substantif. Penggunaan aplikasi pendukung seperti Sirekap atau Sidalih harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

Transformasi teknologi tidak akan berjalan optimal jika tidak dibarengi dengan perubahan budaya kerja yang mengutamakan akurasi dan integritas data. Kita memerlukan perpaduan yang harmonis antara keandalan sistem digital dan kejujuran nurani para penyelenggara di lapangan.

Yogyakarta telah memberi saya cetak biru (blueprint) tentang bagaimana sistem yang rumit diintegrasikan demi sebuah tujuan yang stabil. Di dalam ruang laboratorium Teknik Mekatronika Sanata Dharma, saya belajar bahwa sebuah robot yang canggih sekalipun tidak akan ada artinya jika tidak membawa manfaat bagi kemanusiaan.

Prinsip humanistik yang diadopsi dari kampus bersemboyan Cerdas dan Humanis tersebut selalu saya pegang teguh dalam menjalankan amanah sebagai pelayan hak konstitusional warga negara.

Dari Kabupaten Pati, saya sedang menguji cobanya, memastikan bahwa roda gigi terkecil dari republik ini tetap berputar selaras demi menjaga kemurnian suara rakyat. Perjalanan dari ruang kelas mekatronika menuju kursi Ketua KPU telah mengajarkan saya bahwa merawat demokrasi memerlukan ketekunan seorang ilmuwan dan ketulusan seorang pejuang.

Saya mendedikasikan seluruh pemikiran dan pengalaman empiris ini demi perbaikan tata kelola pemilu Indonesia yang lebih presisi, transparan, dan bermartabat demi masa depan bangsa.