Produktivitas jangka panjang sawit bergantung pada lanskap yang mampu menjaga air, tanah, iklim mikro, dan kehidupan satwa.

Suparwoko
Guru Besar Arsitektur
Universitas Islam Indonesia
 

Kompas.com edisi Selasa (19/1/2026) melaporkan bahwa Kementerian Kehutanan mencatat 3,32 juta hektare kawasan hutan telah menjadi kebun sawit ilegal. Dari kawasan yang dikuasai kembali negara, 688.427 hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk pemulihan ekosistem.

Angka ini menunjukkan bahwa masa depan sawit tidak cukup diukur dari luas panen dan produksi. Kita juga perlu bertanya, bagaimana kebun sawit dapat hidup berdampingan dengan hutan, satwa, dan masyarakat?

Salah satu jawaban yang layak diuji ialah merancang lanskap perkebunan dengan rasio awal 70:30. Artinya, 70 persen untuk kebun sawit dan 30 persen untuk hutan lestari serta pemulihan ekosistem.

Pada lahan 100 hektare, misalnya, 70 hektare digunakan untuk kebun, sedangkan 30 hektare dipertahankan atau dipulihkan sebagai ruang ekologis. Rasio ini adalah usulan perencanaan, bukan angka wajib yang berlaku seragam. Penetapannya mengikuti kondisi lahan dan kajian keanekaragaman hayati.

Sejumlah 30 persen itu juga tidak dibayangkan sebagai petak hutan yang terpisah dari kebun. Kawasan hutan alami yang masih tersisa perlu dijaga, lalu dihubungkan dengan koridor vegetasi, sempadan sungai, dan area yang dipulihkan.

Susunan yang terhubung memberi satwa ruang bergerak dan membantu menjaga air serta kesuburan tanah. Studi lanskap di Borneo menunjukkan bahwa penempatan area konservasi secara strategis dapat memberi manfaat ekologis, meskipun hasilnya bergantung pada kondisi setempat.

Pada titik inilah ‘arsitektur hijau’ berperan. Bukan semata bangunan beratap hijau atau berdinding bambu, arsitektur hijau dimulai dari keputusan tentang lokasi, yakni bangunan ditempatkan pada lahan yang telah terganggu, bukan membuka habitat penting.

Orientasi bangunan, ventilasi alami, naungan, dan pencahayaan siang hari dapat mengurangi kebutuhan energi. Air hujan ditampung, air limbah diolah, dan sampah organik dikomposkan untuk mendukung kebun pembibitan tanaman lokal.

Bangunan pendukung seperti pusat informasi, ruang belajar, tempat singgah pengunjung, atau fasilitas penelitian perlu dibuat ringkas dan menggunakan material lokal secara bertanggung jawab. Jalur pengunjung pada kawasan Ekowisata Pemulihan Hutan Lestari perlu direncanakan dan dirancang agar tidak memotong koridor satwa atau merusak sempadan air.

Panel surya dapat dirangkai untuk memasok sebagian kebutuhan listrik, sedangkan sistem pemantauan sederhana membantu pengelola mengetahui kondisi air, suhu, titik api, dan perubahan tutupan lahan. Teknologi baru berguna ketika memperkuat perawatan lanskap, dan bukan sekedar menjadi hiasan promosi.

Ekowisata dapat memberi nilai tambah bagi lanskap tersebut. Pengunjung bisa belajar tentang proses budidaya sawit yang bertanggung jawab, pemulihan hutan, pengamatan burung, pembibitan tanaman asli, dan kehidupan masyarakat sekitar.

Meski demikian, ekowisata wajib mengikuti daya dukung lingkungan dengan perhitungan yang cermat. Pengamatan satwa dilakukan dari jarak aman. Pembangunan fasilitas tidak mengganggu habitat. Pendapatan dari tiket, pemanduan, kuliner, kerajinan, dan penginapan skala kecil dapat membuka sumber penghasilan tambahan bagi warga.

Penangkaran satwa liar perlu ditempatkan dengan tepat dalam gagasan ini. Penangkaran adalah fasilitas pendukung konservasi yang memerlukan tujuan, keahlian, izin, dan pengelolaan kesejahteraan satwa, dan tidak dapat menggantikan hutan sebagai habitat alami.

Karena itu, porsi utama dari 30 persen kawasan ekologis sebaiknya tetap berupa hutan alami, koridor, dan area pemulihan. Jika penangkaran dibutuhkan, lokasinya perlu dirancang sesuai kebutuhan satwa dan tidak mengurangi ruang hidup spesies liar.

Rencana seperti ini membutuhkan tata kelola yang terukur dan jelas. Perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga konservasi perlu menyepakati batas kawasan, tanggung jawab pemeliharaan, mekanisme pembagian manfaat, serta pemantauan hasil.

Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang berlaku saat ini juga memasukkan pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati sebagai prinsip usaha perkebunan berkelanjutan.

Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah pengunjung atau luas kebun yang bersertifikat. Pengelola perlu mencatat luas dan kondisi hutan yang terjaga, keberhasilan tumbuh tanaman lokal, keterhubungan koridor satwa, kualitas air, kejadian kebakaran, serta kesejahteraan masyarakat, peran dan pendapatan dan pekerjaan yang diterima masyarakat.

Keterbukaan informasi dan data memungkinkan warga ikut menilai, apakah janji keberlanjutan benar-benar terlihat dan dirasayakan di lapangan.

Sawit tetap memiliki peran ekonomi penting. Namun, produktivitas jangka panjang bergantung pada lanskap yang mampu menjaga air, tanah, iklim mikro, dan kehidupan satwa. Rasio 70:30 dapat menjadi titik awal untuk merancang hubungan yang lebih seimbang antara produksi, pemulihan hutan, dan ekowisata.

Keberhasilan akhirnya ditentukan oleh mutu pelaksanaannya. Hutan yang tersambung, bangunan yang hemat sumber daya, satwa yang terlindungi, dan masyarakat yang sejahtera serta memperoleh manfaat nyata.